
Selama
puluhan tahun opini kita telah digiring untuk menempatkan Jenderal Suharto
sebagai Dalang dari peristiwa G30S/PKI. Selama puluhan tahun pula opini kita
digiring untuk menuduh Jenderal Suharto sebagai orang yang paling bertanggung
jawab atas pembantaian jutaan rakyat tidak berdosa yang menjadi korban sebagai
dampak dari peristiwa pembantaian 7 perwira TNI AD di Lubang Buaya. Selama
puluhan tahun opini kita digirin g untuk menganggap peristiwa G30S/PKI adalah
konflik internal ditubuh TNI AD. Mereka seolah mengabaikan pengakuan saksi
hidup yang melihat langsung keberadaan anggota Pemuda Rakyat yang merupakan
organisasi sayap PKI saat peristiwa penculikan terjadi. (kesaksian Amelia Yani,
putri dari Jenderal Ahmad Yani).
Pada acara ILC tanggal 29 September 2015 lalu
terbukti kalau kaum Komunis berusaha memutar balikkan fakta seolah-olah mereka
adalah “Korban” dari konspirasi jahat yang terjadi ditahun 1965. Mereka tanpa
malu berusaha membuktikan kalau mereka telah menjadi “Korban” dari perbuatan
yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka seolah-olah menutup mata dan
mengabaikan kesaksian pelaku sejarah yang melihat dan mengalami sendiri
peristiwa yang sebenarnya. Mereka seolah-olah mengabaikan kesaksian Amelia
Yani, putri dari Jenderal Ahmad Yani yang melihat langsung keterlibatan Pemuda
Rakyat yang merupakan organisasi sayap dari PKI, saat peristiwa penculikan dan
pembantaian bapaknya. Amelia Yani dengan jelas menggambarkan anggota Pemuda
Rakyat yang dikenali dengan mengenakan tanda pita tanpa mengenakan sepatu lars
layaknya tentara. Pada acara ILC tanggal 29 September 2015, Prof. JE Sahetapy
secara implisit telah mengingatkan kita semua tentang militansi kaum Komunis,
“masih hidup saja para saksi sejarah, kaum komunis sudah berani mencoba memutar
balikan fakta, bagaimana bila semua saksi sejarah sudah pada meninggal dunia
?”.
Sekarang
penulis ingin mengajak pembaca pada beberapa fitnah yang ditujukan pada
Suharto. Berbagai versi cerita dikarang pihak-pihak tertentu untuk menggiring
opini kita agar membenci Suharto. Berbagai versi cerita tentang masa lalu
Suharto yang buruk dikarang agar versi cerita yang mereka karang terlihat kapabel.
Ada versi cerita yang dikarang seolah-olah Suharto memiliki dendam pribadi
kepada semua korban yang terbunuh di Lubang Buaya. Ada versi cerita yang
dikarang seolah-olah Suharto berkelakuan asusila karena memiliki hubungan gelap
dengan seorang artis bernama Rahayu Effendi. Bahkan dikarang cerita seolah-olah
telah terjadi wawancara dengan para tetangga Rahayu Effendi di Bogor kalau
memang pernah terjadi penyiraman tinja kerumah Rahayu Effendi yang di Bogor.
Ada juga versi cerita yang mempertanyakan mengapa Suharto tidak menjadi bagian
dari target pembunuhan dimalam itu. Bahkan ada versi cerita yang memasukan nama
Jenderal Gatot Subroto sebagai pihak yang paling membela Suharto dengan alasan
Suharto memiliki potensi yang masih bisa dibina. Ada juga versi cerita yang menunjukan bila
sebelum peristiwa pembantaian ke 7 perwira TNI AD ternyata Kolonel Latief yang
juga mantan bawahan Suharto ketika masih di Kodam Diponegoro telah melakukan
beberapa pertemuan dengan Suharto bahkan hingga malam kejadian yaitu tanggal
18, 28, 29 dan 30 September 1965. Bahkan kondisi Tommy Suharto yang masuk Rumah
Sakit dituduh sebagai akal-akalan Suharto agar tetap berada di Jakarta. Semua
versi cerita dikarang dengan satu tujuan untuk menunjukan kalau Suharto yang
terlihat santun hanyalah pura-pura atau kamuflase untuk menutupi kelakuannya
yang buruk.
Mari kita
membahas perihal pertanyaan "mengapa Suharto tidak menjadi target dari
operasi". Mereka berusaha mendiskreditkan Suharto dengan situasi dimana
kediaman para perwira TNI AD yang menjadi korban G30S/PKI berdekatan dengan
kediaman Suharto. Mereka juga menjadikan posisi Pangkostrad yang memiliki
kekuatan pasukan tapi mengapa tidak menjadi target operasi penculikan dan
pembantaian.
Mari kita bahas satu persatu. Kita semua tentu tahu kalau semua
perwira TNI AD yang menjadi korban kebrutalan PKI adalah mereka yang menolak
proposal yang diajukan PKI mengenai Angkatan ke V. Memang benar bila tempat
tinggal mereka saling berdekatan yaitu didaerah Menteng. Tapi harus diingat
bahwa mereka yang menjadi korban adalah para petinggi di Markas Besar AD.
Jenderal AH Nasution merupakan Menko Pangab namun jabatannya hanya jabatan
struktural. Jenderal Ahmad Yani merupakan Menpangad/KASAD yang merupakan pucuk
pimpinan tertinggi di TNI AD. Sutoyo, S Parman, Suprapto, DI Panjaitan, MT
HARYONO merupakan deputi ataupun Asisten Menpangad yang berkedudukan di Markas
Besar TNI AD. Ke 7 perwira TNI AD yang menjadi target penindakan Letkol Untung
adalah petinggi TNI AD yang membuat keputusan dan kebijakan di tubuh TNI AD.
Suharto yang ketika itu menjabat sebagai Pangkostrad bukanlah bagian dari Mabes
AD yang dapat memberi keputusan dan Suharto hanyalah bagian dari mereka yang
menjalankan keputusan yang diambil Mabes AD. Posisi Suharto sama seperti posisi
Pangdam Jaya atau DanRPKAD yang merupakan perwira pasukan yang siap menjalankan
kebijakan para petinggi di Mabes TNI AD. Sebagai Pangkostrad, Suharto selalu
siap menjalankan setiap perintah yang dikeluarkan Mabes AD. Itulah yang menjadi
alasan kalau Suharto bukanlah orang penting yang pantas dijadikan target
operasi.
Sikap Suharto yang selalu loyal dan patuh kepada atasan membuat
Suharto tidak termasuk dalam target operasi penculikan. Suharto tidak pernah
mengeluarkan statement yang berseberangan dengan Panglima Tertinggi ABRI.
Suharto tidak pernah membangkang atau menolak setiap kebijakan yang diambil
Panglima Tertinggi ABRI. Mereka menganggap Suharto akan loyal dan patuh kepada
pimpinan tertinggi Panglima Tertinggi ABRI.
Mereka yang
memfitnah Suharto juga mengarang cerita tentang pasukan dari Kodam Diponegoro
dan Kodam Brawijaya yang dikirim ke Jakarta dengan dalih untuk memperingati
hari ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Mereka memanfaatkan jabatan Suharto yang
pernah menjabat sebagai Pangdam Diponegoro ditahun 1959 lalu. Mari kita bahas
posisi Suharto sebagai Pangkostrad kala itu dengan kehadiran pasukan dari Kodam
Diponegoro dan Kodam Brawijaya. Dengan jabatan sebagai Pangkostrad kala itu,
apakah mungkin Suharto mampu memerintahkan pengiriman pasukan dari Komando
Teritory yang notabene bukanlah bagian dari pasukan Kostrad ? Para antek PKI
memanfaatkan posisi Suharto yang pernah menjadi Pangdam Diponegoro lalu
mengarang cerita seolah-olah Suharto masih memiliki wewenang untuk menggerakan
pasukan dari Kodam Diponegoro dan pasukan dari Kodam Brawijaya. Seperti
diketahui, Mayjen Pranoto juga pernah menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dan
beliau terbukti terlibat langsung dalam operasi penculikan ke 7 perwira TNI AD
sesuai dengan pengakuan Letkol Untung dipersidangan. Kedua pasukan ini menjadi
bagian dari operasi penculikan dan pembantaian ke 7 perwira TNI AD dan kedua
pasukan ini ditumpas habis dalam operasi militer yang dilakukan oleh pasukan
RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhie.
Harus
diingat, apakah bila tempat tinggal mereka saling berdekatan lalu salah satu
dari mereka yang luput dari target harus dituduh sebagai pelakunya ? atau,
apakah bila Suharto pernah menjabat Pangdam Diponegoro lalu secara otomatis
beliau terlibat atau dituduh sebagai pelaku bila pasukan dari bekas pimpinnnya
bersalah ? Bila memang itu yang dijadikan acuan maka sekalian aja seluruh Pati
yang tinggal disekitar Menteng dituduh sebagai dalang peristiwa G30S/PKI atau
sekalian seluruh mantan Pangdam Diponegoro dituduh sebagai dalangnya juga.
-----000-----
-----000-----


